Gpbi.org, Jakarta – Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya (GPBI) menggelar acara peresmian kantor Pimpinan Pusat (PP GPBI) sekaligus tasyakuran pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Cakung Jakarta Timur pada Jum’at (08/11/2024).
Kantor sekretariat PP GPBI yang baru ini tepatnya berada di Jl. Raya Bekasi KM 23, Cakung, Jakarta Timur. (Ruko warna-warni depan Polsek Cakung).
Dalam agenda ini juga dilakukan santunan anak yatim, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal serta pemotongan tumpeng dan dilanjutkan dengan gunting pita peresmian kantor PP GPBI.
Tamu undangan yang hadir memberikan sambutan diantaranya Obon Tabroni Anggota DPR RI Komisi IX DPR RI dan Penasihat DPP GPBI, Ricky Tamba Sekretaris Bersama (Sekber) Relawan Prabowo-Gibran. Dan dihadiri Dedi Hardianto Ketua Umum PP GPBI, Binson Purba PP GPBI serta pimpinan cabang GPBI dan anggota.
Dalam kata sambutannya, Obon mengatakan dengan diresmikannya kantor baru PP GPBI, Ia berharap GPBI bisa bersinergi dengan Partai Gerindra dan DPR RI. Dimana, peran gerakan buruh memang sangat dibutuhkan dalam bentuk ide dan pemikiran dalam mensejahterahkan buruh.
Obon menjelaskan, bahwa Komisi IX DPR RI saat ini sedang menyiapkan beberpa isu perburuhan untuk dibawa ke Prolegnas DPR salah satunya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
“Undang-Undang tentang K3 sudah cukup lama tidak diperbaharui, terutama menyangkut sanksi terhadap pelanggaran K3, agar meminimalkan tingkat kecelakaan kerja”. ucapnya.
Dalam penyelesaian hubungan industrial, Obon juga menegaskan akan dibuat regulasi yang cepat dalam memutuskan perkara. Karena selama ini buruh paling sering dirugikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Termasuk, kata Obon, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (DJSN), pun rencananya akan segera direvisi untuk kesejahteraan buruh.
Obon juga mengatakan mendukung investor ke Indonesia untuk menghidupkan roda perekonomian negara. Kalau perusahaan ada, maka lapangan kerja pun terbuka lebar. Tapi ia menegaskan, investor yang datang ke Indonesia harus mendukung hak dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Serta mematuhi aturan ketenagakerjaan di Indonesia.
Sementara itu, Ricky Tamba berharap agar GBPI terus membangun komunikasi yang erat dengan Partai Gerindra, serta GPBI juga harus bisa berkembang dan memiliki perwakilan cabang 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Lalu, GPBI juga harus bisa ikut terlibat mengaktualisasikan agenda program pemerintahan Prabowo-Gibran untuk 5 tahun kedepannya. Diantaranya dalam program penegakan hukum, HAM dan demokrasi.
“Saya berharap GPBI sebagai sayap Partai Gerindra bisa memperjuangkan hak buruh, petani, nelayan. GPBI juga punya tanggung jawab besar, karena membawa nama besar Partai Gerindra, jadi harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara dan rakyat kecil,” ujarnya.
Dedi Hardianto mengatakan agar semua pengurus dan anggota GPBI bisa solid dan bekerja untuk kepentingan rakyat kecil. Dan GPBI juga harus bisa mewarnai politik Indonesia, dengan memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah dalam mensejahterakan buruh.
“Saya ingin GPBI harus bisa mewarnai perpolitikan di Indonesia dan memperjuangkan sebuah regulasi serta jaminan sosial yang bisa memihak pada buruh informal, petani dan nelayan,” tegasnya.
Kemudian, Dedi menegaskan agar semua kader GPBI ikut membantu program-program pemerintah. Seperti terlibat dalam percepatan program rumah murah untuk rakyat yang berpenghasilan rendah. Mendorong kekuatan ekonomi koperasi yang berbasiskan gerakan buruh. Serta terlibat dalam peningkatan ekonomi melalui UMKM.
“Semoga GPBI harus menjadi gerakan politik yang bisa bermanfaat dan membantu masyarakat kecil, bukan jadi penonton,” tandasnya. (RED/handi/A1)
